permendagri tentang pakaian dinas kepala desa. BLOGSPOT. permendagri tentang pakaian dinas kepala desa

Ulasan ini tidak hanya berisi penjelasan mengenai Permendagri 109/2019. Resman Hendy. Mengingat : 1. TBN = Tambahan Berita Negara. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. 2017/NO. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Pakaian teluk belanga/baju kurung. UU No. PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA Pasal 11 Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut kepala desa berpedoman pada ketentuan peraturan. TENTANG. Bupati tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Hari dan Jam Dinas Pemerintah Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. Lambang Daerah. Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) ini. Diunggah oleh Sarip Hidayat. Kepala Desa; Kelompok Tani : 32 : Pelatihan Kepemimpinan Kepala Desa (Sesuai dengan Pasal 7 Permendagri No. Maka artikel Kumpulan Permendagri tentang Desa terbaru ini kami buat. bahwa. PDH; b. LAMPIRAN II Pakaian Dinas Bupati Wabup Kades: 220 KiB: 1203: PERBUP NO. 8. 30 WIB tiap Senin sampai Kamis. BLOGSPOT. hari Senin dan Selasa : PDH; b. PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 Jenis Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran terdiri atas: a. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah mengubah beberapa ketentuan terkait penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Kementerian Dalam. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakaib. Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Permendagri No 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa. 9. Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGATURAN PAKAIAN DINAS PADA PEMERINTAH DESA KALIBARUKULON BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan : 1. Dinas tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang besar; b. 93 TH 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG. Ali Batu Sepit Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos 83672. 1. 26 Oktober 2016. tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 5. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat. Kumpulan Permendagri Terbaru tentang Desa; Download Permendagri No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lampiran; Permendagri No 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Pendanaan Pilkada; Permendagri 17 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Satpol PP dan Lampiran;. Ketentuan umum; 2. PERMENDAGRI. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Pakaian Dinas Baru Bagi PNS Kemendagri dan Pemda berupa Permendagri No 6 Tahun 2016 – Baru-baru ini Mendagri kembali mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Mengenai Seragam Dinas PNS Kemendagri dan Pemda, yaitu Permendagri Nomor 6 Tahun 2016. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 025/4660/SJ tanggal 12 Juni 2019. SURAT EDARAN Nomor : 060 / 1609 / Org. ). Penyelenggaraan pemerintahan desa. 2017/NO. f11 2014, No. 1746 10. 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2010. Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Permendagri. PERMENDAGRI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PAKAIAN DINAS ASN - PNS DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN. (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri terdiri dari: a. PENGADUAN LAPOR PAK YES. 9. id : 8 hlm. Permendagri 1 2017 Tentang Penataan Desa. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Permendagri No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran. Pakaian Dinas Upacara Besar; dan b. Peraturan Bersama Kepala Desa. b. dalam hal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan belum membentuk REDKAR, maka kepala desa/lurah membentuk. Saku tertutup k. Subjek : HARI KERJA - JAM KERJA -PAKAIAN DINAS - CUTI - APARATUR PEMERINTAH DESA. Download Permendagri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa. Baca Juga: Info Terkini 51+ Baju Dinas Lapas Terbaru. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746) MEMUTUSKAN:. (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Permendagri no. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) Penyediaan Tunjangan BPD lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan* Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746) MEMUTUSKAN:. Tipe Dokumen. id;11 Hlm. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan. U. tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2016; 10. pdf. 40. Pasal 20025/3293/SJ. 27 Tahun 1959; UU No. Materi pokok : Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari : a. 2020/NO. Pakaian Tradisional Pakaian Dinas tersebut mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pembacaan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa. No. Lampiran Nomor Tanggal : : : Peraturan Menteri Dalam Negeri 11 Tahun 2008 19 Februari 2008 A. Jadi Permen 67. (Permendagri) NO. Pakaian Dinas Kepala Desa terdiri atas : a. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 2007 . Permendagri No. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan. Peraturan Bersama Kepala Desa di Permendagri 111 tahun 2014 didalamnya termasuk Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan kemudian bagian tentang Penyebarluasan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa; Mengingat : 1. Peraturan Perundang-undangan. BANDUNG, bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan wibawa serta menunjukan identitas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyrakat maupun tugas lainnya, maka. . Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746) MEMUTUSKAN:. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau danABSTRAK:: a. II. f2014, No. (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Peraturan Kepala Desa adalah Peratu ran yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatu r. 47 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Bupati Wabup Dan Kepala Desa 2019: 95 KiB: 3196: Perbup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pengelolaan BMD: 0 B: 313: Perbup No. Pakaian teluk belanga/baju kurung. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746) MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. Silahkan download dokumen Permendagri melalui link dibawah ini : Jenis Dokumen: Peraturan Menteri Dalam Negeri: Nomor: 11: Judul: Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Kepala Desa. Pakaian Dinas Perhubungan: dan c. 3. Download. Yudhi Aldriand. id. Pakaian Kerja Perbengkelan. Cek juga: Kumpulan Permendagri tentang Desa terbaru Contoh SK. Diubah Oleh : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia1. 32 Tahun 1950; PP No. (2 ) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Tahun. 2016. XIV. 72, BN. c. Badan. 47-Tahun-2019-tentang-Pakaian-Dinas-Bupati. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan. PDH Warna khaki; dan b. (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa. 83 Th 2015 Ttg Perangkat Desa. SUB URUSAN KEBAKARAN. 96, BN. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH; c. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Berikut SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja. Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746) MEMUTUSKAN:. Paragraf 1 Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 12 (1) Pakaian Dinas Harian disingkat. a. 119 Th. 11. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Next PERMENDAGRI NO. SUNARTO M. Permendagri Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pakaian Seragam PNS dan Pakaian Seragam PPPK. 1: Nomor panggil: 340:. Tand R J abatnn Lidah Nam i Satuan Kerja Papan Nama tup Saku Dalam K8ncing Kra_h Re bah [Alcan a pcgawai Republik Indonesia Nama Keme1'dagri/Daerah Lam b A n g Kerncndagrii' Daerah Tanda Pengenal Celena Fanjang Sep8tu Pantofel Warna FORMAT-ADMINISTRASI-DESA. Judul. Pakaian Dinas Upacara, yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan oleh anggota Polisi Pamong Praja. 23 Tahun 2014, PP No. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Hal ini bertujuan agar terdapat pembedaan antara cuti kampanye dan berhalangan sementara. Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diubah sebagai berikut: 1. Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1760); 9. DAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA Bedah Pasal 9 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pakaian dinas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; Mengingat : 1. TENTANG PAKAIAN DINAS KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA KAMPUNG Lampiran : 2 (dua) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI PAPUA , Menimbang : a. Kancing baju 5 buah n. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. birohukum@baliprov. Pakaian Dinas Kepala Desa Dan Perangkat Desa. e. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 Agustus 2019. Silahkan download dokumen Permendagri melalui link dibawah ini : Dalam Permendagri 20 Tahun 2018 Pasal 16, Klasifikasi belanja terdiri atas lima bidang. 495. Permendagri No. 24 Tahun 2010, Permendagri No. PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KEPALA DESA Pasal 11 Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut kepala desa berpedoman pada ketentuan peraturan. Tipe Dokumen. Pasal 11 Ketentuan mengenai pakaian dinas dan atribut kepala desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Loading…. ) Permen. 82/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo. 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;. 1746 12. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan. Media Berbagi Dalam Desa Membangun Posted on January 23, 2018 by gurudesa PERMENDAGRI NO. DISAMPAIKAN OLEH : Drs. TENTANG DATABASE PERATURAN. 025 peraturan (dalam 0,021 detik) Cari . 1. Login; Tema Jenis Tahun. Pakaian Dinas Kepala Desa Dan Perangkat Desa. Dalam surat edaran tersebut, tertulis jam kerja kepala dan perangkat desa mulai pukul 07. PAKAIAN DINAS KEPALA DESA - Download as a PDF or view online for free. 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Nomor. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA. PAKAIAN DINAS KEPALA DESA TERDIRI ATAS : 1. Bagi Sobat yang memerlukan file dokumen Permendagri No 119 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa dan Lampiran-nya dalam bentuk PDF (bukan DOC/Word), silahkan download melalui link download dibawah ini:. Membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa. Di dalam Permendagri tersebut di dalam Bab I tentang ketentuan umum pada pasal 2 disebutkan, ASN di Kementerian. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lampiran: SE Pakaian Dinas ASN, Non ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa.